SERUNI

SERUNI Seruni adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk kesetaraan gender

Seruni adalah organisasi perempuan yang memiliki cita-cita kesetaraan gender dan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat. Seruni memahami bahwa penindasan terhadap perempuan bukanlah penindasan yang berdiri sendiri, sehingga penyelesaiannya harus komprehensif dan bersamaan dengan penyelesaian persoalan pokok yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Melalui berbagai kegiatan seperti kampanye dan advoka

si, pembangunan kapasitas, pelayanan terhadap perempuan dan penelitian Seruni berharap cita-cita kesetaraan gender dan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat dapat tercapai.

May Day 2026 DocumentationOnwards to Worker's Liberation!
02/05/2026

May Day 2026 Documentation

Onwards to Worker's Liberation!

Komite Eksekutif Nasional SERUNI mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Bapak Muhammad Sabar, bapak dari Kurniawan...
24/04/2026

Komite Eksekutif Nasional SERUNI mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Bapak Muhammad Sabar, bapak dari Kurniawan Sabar (Direktur INDIES)

Semoga Almarhum husnul khotimah dan semua keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran

Open Donasi untuk Korban Gempa LarantukaGempa bumi dengan magnitudo 4.7 melanda wilayah Larantuka, Flores Timur, Nusa Te...
10/04/2026

Open Donasi untuk Korban Gempa Larantuka

Gempa bumi dengan magnitudo 4.7 melanda wilayah Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis, 9 Aprik 2026 sekitar pukul 00:17 WITA. Bencana tersebut diikuti dengan gempa susulan pada siang harinya dan pada hari Jumat, 10 April 2026 (magnitudo 3.8). Gempa ini mengakitbatkan kerusakan pemukiman di beberapa desa, termasuk di Desa Terong dan Lamahala Jaya, Adonara Timur, Flores Timur.

Berikut data sementara dari dampak gempa bumi.

Solidaritas Rakyat dibutuhkan untuk meringankan bebab korban, dan mengurangi risiko bertambahnya korban.

Penyaluran Donasi:
BRI 181 501 000 115 300
an. Serikat Perempuan Indonesia

CP Lokal:
+6282311995904
Adriana Anisa Tukan

opendonation

10/04/2026
29/03/2026

The worsening injustice in land ownership and access is inevitable as long as states and the largest imperialist powers continue to dominate, dividing the world economically and territorially among themselves. As financial oligarchs, imperialists establish and maintain semi-colonial and semi-feudal systems in agrarian or non-industrial countries rich in natural resources and cheap labor, by turning reactionary classes in those countries into their agents—serving financial capital in the form of debt capital and productive capital.

Agrarian countries that still rely on peasants as their main productive force, such as Indonesia, suffer deeply under imperialist domination. This is because imperialism deliberately preserves various forms of feudal exploitation: land rent and usury used to seize surplus product through its agents—the big landlords, who are often simultaneously comprador big bourgeoisie. The cultivation of export-oriented agricultural commodities as a backbone of state revenue, alongside extractive exports such as oil, gas, coal, and various minerals, further intensifies land rent and usurious exploitation of peasants due to the growing monopoly over land.

The crisis of landless peasants has worsened under the administration of President Prabowo Subianto. Policies and programs lacking a sound basis for expanding export-oriented agricultural production have resulted in brutal land grabbing practices at the beginning of his administration, under the guise of Forest Area and Mining Enforcement Operations and land provision for food through Food Estate Projects. Plans to further expand oil palm plantations—even after reaching 16 million hectares—not only seize smallholder peasants of their freedom and control over land and production, but also exacerbate deadly ecological disasters that have repeatedly occurred, claiming lives and destroying villages and farmlands.

In islands, provinces, and districts where oil palm plantations operate, the state and big landlords exploit the powerlessness of small peasants to independently produce food crops according to traditional local farming systems. Instead of empowering them, the government abandons them to landlords, encouraging the replacement of traditional crops with oil palm commodities through promises of subsidized inputs, less labor-intensive work, and more secure markets—even though the level of exploitation is severe. Through this process, millions of middle and poor peasant families have lost their autonomy and control over their own land.

Peasants also bear the heavy burden of exploitation and ecological destruction caused by the expansion of timber plantations for pulp and paper, as well as sugarcane plantations, which devastate remaining forest areas. Communal lands of minority ethnic groups across Indonesia are disappearing due to the expansion of imperialist financial capital operations, including under so-called “green investment” projects in agriculture and nickel mining to supply the electric vehicle industry.

The injustice in land ownership and access cannot be ended without dismantling imperialist domination and stopping its dictates over the ruling reactionary classes in semi-colonial and semi-feudal countries like Indonesia. Today, 61% of peasants control only 0.5 hectares of land, with inequality reaching an extremely high ratio—above 0.5. In 2022, the Gini ratio for agricultural land ownership ranged between 0.58–0.68. The Indonesian government, through Agrarian Minister Nusron Wahid, has acknowledged this extreme condition, even stating that 60 families controlled 46% of agricultural land in Indonesia in 2025. At the same time, an average of more than 200,000 landholding peasants lose their land and become landless every year.

Although on paper Indonesia has 192 million hectares of land—122 million hectares of forest, and 70 million hectares allocated for agriculture, settlements, industry, and other uses—peasants’ ownership and access to land have not fundamentally changed. Puppet governments that come and go consistently obstruct genuine land reform as a mechanism for equitable land access, instead promoting agricultural and plantation programs that continue to rely on and reinforce big landlords as the central force of land and capital control in rural areas. The “Koperasi Merah Putih” program currently being established in every village will act as a catalyst accelerating the wave of peasants trapped in usury.

The agrarian and industrial future of Indonesia will become even bleaker under the administration of President Prabowo Subianto, as the obstacles to genuine land reform are strong and multifaceted—unless met with significant resistance from a growing anti-feudal movement in the countryside, supported by an expanding anti-imperialist movement of militant workers and progressive intellectuals in urban areas.

Landless Day, commemorated on March 29 at the initiative of the Asian Peasant Coalition (APC), must continue to be amplified—not only as a reminder of the crisis of land monopoly on one side and landless peasants on the other, but as a moment to strengthen resolve and multiply the militant anti-feudal peasant movement across the vast rural areas of Indonesia.

Happy Landless Day!
Destroy the Monopoly of Land by Big Landlords!
Advance Genuine Land Reform as the Path to National and People’s Liberation from Imperialist Domination!





29/03/2026

Ketidakadilan kepemilikan dan akses atas tanah yang terus memburuk adalah keniscayaan selama negara dan kekuatan imperialisme terbesar masih berkuasa membagi dunia secara ekonomi dan teritorial antar mereka sendiri. Sebagai Oligarki Finans, imperialis mendirikan dan mempertahankan sistem setengah jajahan dan setengah feodal di negeri-negeri agraris atau non industrial yang kaya sumber daya alam dan tenaga kerja murah dengan menjadikan klas-klas reaksioner di negeri tersebut sebagai kaki tangan atau agen kapital finans dalam bentuk kapital utang dan kapital produktif.

Negeri agraris yang masih mengandalkan kaum tani sebagai tenaga produktif utamanya seperti Indonesia sangat menderita di bawah dominasi imperialisme karena dengan sengaja memelihara berbagai bentuk penghisapan feodal: sewa tanah dan peribaan untuk merampas surplus-produk melalui kaki tangannya tuan tanah besar yang umumnya dirangkap oleh borjuasi besar komprador. Penanaman tanaman komoditas pertanian berorientasi ekspor yang dijadikan sandaran pendapatan negara bersisian dengan ekspor ekstraktif pertambangan minyak, gas, batubara dan aneka mineral semakin memperdalam penghisapan sewa tanah dan peribaan terhadap kaum tani karena semakin merajalelanya monopoli tanah.

Krisis kaum tani tidak bertanah di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin memburuk. Kebijakan dan program yang tidak berdasar terhadap perluasan produksi tanaman komoditas pertanian ekspor telah melahirkan praktek perampasan tanah brutal di awal pemerintahannya berkedok operasi Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan, penyediaan tanah untuk pangan melalui Proyek Food Estates. Rencananya memperluas perkebunan kelapa sawit sekalipun telah mencapai 16 juta hektar tidak hanya merampas kebebasan dan kontrol kaum tani kecil perseorangan atas tanah dan produksinya akan tetapi memperburuk bencana alam mematikan yang telah berulang kali berlangsung dan menelan korban jiwa, merusak desa dan lahan pertanian kaum tani.

Di pulau dan propinsi serta kabupaten di mana perkebunan kelapa sawit beroperasi, negara dan para tuan tanah besar mamanfaatkan ketidak-berdayaan kaum tani kecil perseorangan untuk berproduksi secara bebas tanaman pangan yang dibutuhkan sesuai dengan sistem pertanian lokal secara turun temurun. Pemerintah tidak membantu mereka agar berdaya, akan tetapi justru diserahkan nasibnya pada tuan tanah agar tanaman tradisionalnya diganti tanaman komoditas kelapa sawit dengan iming-iming subsidi input, kerja yang tidak intensif dan pasar komoditas yang lebih pasti sekalipun penghisapan sangat parah. Jutaan keluarga kaum tani sedang dan miskin telah kehilangan hak bebas dan kekuasaan atas tanahnya sendiri dengan jalan ini.

Pundak kaum tani juga dijejali tidak kalah beratnya dengan beban penghisapan dan bencana alam akibat perluasan tanaman kayu untuk bubur kertas dan kerta serta tebu dengan merusak kawasan hutan yang bersisa. Tanah komunal Suku bangsa minoritas di seluruh Indonesia hilang karena perluasan operasi kapital finans imperialis termasuk melalui proyek Investasi Hijau pertanian dan pertambangan nikel untuk memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik.

Ketidak-adilan kepemilikan dan akses atas tanah tidak bisa dihentikan tanpa menghancurkan dominasi imperialisme dan menghentikan diktenya atas klas-klas reaksioner yang berkuasa di negeri setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia. Saat ini sudah 61% kaum tani hanya menguasai tanah 0,5 hektar dengan rasio ketimpangan berkategori sangat tinggi yaitu di atas 0,5. Pada tahun 2022 gini rasio ketimpangan kepemilikan tanah pertanian 0,58-0,68. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agraria, Nusron Wahid mengakui keadaan ekstrem ini bahkan mengatakan 60 keluarga memiliki kekuasaan atas 46% tanah pertanian di Indonesia pada tahun 2025. Pada saat yang sama rata-rata 200-an ribu kaum tani bertanah kehilangan tanah menjadi kaum tani tidak bertanah setiap tahunnya.

Meskipun di atas kertas tanah di Inodnesia 192 juta hektar, 122 juta hektar hutan, 70 juta hektar tanah pertanian dan pemukiman serta industri dan peruntukan lainnya, kepemilikan dan akses kaum tani penggarap atas tanah tidak berubah secara fundamental. Pemerintahan Boneka yang datang silih berganti berusaha keras menghalangi land reform sejati sebagai instrumen pemerataan akses atas tanah bagi penggarap dengan berbagai skema program pertanian dan perkebunan yang tetap bersandar dan menjadikan tuan tanah besar sebagai pusat gravitasi kekuasaan atas tanah dan kapital di pedesaan. Program Koperasi Merah Putih yang dibangun di setiap desa di Indonesia saat ini akan menjadi katalis pemercepat gelombang kaum tani terjerat dalam peribaan.

Hari depan agraria dan industrial di Indonesia akan jauh lebih kelam lagi selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena halangan bagi land reform sejati sangat kuat dan beragam apabila tanpa perlawanan berarti dari gerakan anti feodal yang kuat dan terus berkembang di pedesaan dan dukungan gerakan anti imperialis yang intensif dan terus meluas dari gerakan buruh militan dan kaum intelektual progresif di perkotaan.

Hari tidak bertanah yang diperingati tanggal 29 Maret atas inisiasi Asian Peasant Coalition (APC) harus terus digelorakan tidak hanya sebagai pengingat krisis kepemilikan tanah monopoli di satu sisi dan para penggarap yang tidak bertanah di sisi yang lain akan tetapi harus jadi momentum memperkuat tekad dan mengkali-lipatkan gerakan kaum tani militan anti feodal di pedesaan Indonesia yang sangat luas.

Selamat Hari Tidak Bertanah!
Hancurkan kekuasaan Monopoli Tanah Para Tuan Tanah Besar!
Menangkan Land Reform Sejati sebagai Jalan Pembebasan Bangsa dan Rakyat Dari Dominasi Imperialisme!






Magsasaka di Siyentikpiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG) menghadirkan narasumber dan reaktor dalam webinar b...
26/03/2026

Magsasaka di Siyentikpiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG) menghadirkan narasumber dan reaktor dalam webinar bertajuk: 'Perempuan Tani dan Perjuangan atas Tanah dan Keadilan'

Pada: Kamis, 26 Maret 2026 | pukul: 14.00 WIB

Menghadirkan Narasumber:

* Tentang Ketiadaan Tanah - *Dr. Azra Talat Sayeed*, Direktur Eksekutif Roots for Equity

* Gender dan Keadilan - *Triana Kurnia Wardani*, Sekretaris Jenderal Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI)

* Prinsip-Prinsip Land Reform Sejati - *Rafael “Ka Paeng” Mariano*, Asian Peasants' Coalition (APC)

* Tentang Agrikultur Berkelanjutan - *Alfie Pulumbarit,* Koordinator Nasional Magsasaka di Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG)

Penanggap:

1. Eloisa Delos Reyes - Staf Program, Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD)
2. Danilo “Ka Daning” Ramos - Ketua Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)
3. Justine Alyssa A. Siscar - Koordinator Regional Asia Tenggara, Just Associates (JASS)

Untuk berpartisipasi, daftarkan diri Anda melalui form ini: tinyurl.com/PsntWomen

Webinar ini juga akan disiarkan langsung di halaman Facebook MASIPAG.




Hari Ini:Magsasaka di Siyentikpiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG) menghadirkan narasumber dan reaktor dalam ...
26/03/2026

Hari Ini:

Magsasaka di Siyentikpiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG) menghadirkan narasumber dan reaktor dalam webinar bertajuk 'Perempuan Tani dan Perjuangan atas Tanah dan Keadilan'.

Pada: Kamis, 26 Maret 2026 | pukul: 14.00 WIB

Menghadirkan Narasumber:

* Tentang Ketiadaan Tanah - Dr. Azra Talat Sayeed, Direktur Eksekutif Roots for Equity

* Gender dan Keadilan - Triana Kurnia Wardani, Sekretaris Jenderal Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI)

* Prinsip-Prinsip Land Reform Sejati - Rafael “Ka Paeng” Mariano, Asian Peasants' Coalition (APC)

* Tentang Agrikultur Berkelanjutan - Alfie Pulumbarit, Koordinator Nasional Magsasaka di Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG)

Penanggap:

1. Eloisa Delos Reyes - Staf Program, Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD)
2. Danilo “Ka Daning” Ramos - Ketua Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)
3. Justine Alyssa A. Siscar - Koordinator Regional Asia Tenggara, Just Associates (JASS)

Untuk berpartisipasi, daftarkan diri Anda melalui form ini: tinyurl.com/PsntWomen

Webinar ini juga akan disiarkan langsung di halaman Facebook MASIPAG.




Komite Eksekutif Nasional SERUNI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 HMinal aidin wal faidzin, mohon maaf lahi...
20/03/2026

Komite Eksekutif Nasional SERUNI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin!

As part of the global week of action  Seruni held an Education Session with SERUNI Banten  Pada tanggal 8 Maret, SERUNI ...
08/03/2026

As part of the global week of action

Seruni held an Education Session with SERUNI Banten

Pada tanggal 8 Maret, SERUNI Banten mengadakan agenda sesi edukasi sebagai aktivitas HPI mereka, yang mencakup sejarah HPI dan situasi krisis yang sedang berkembang.

On March 8th, SERUNI Banten had an education session for their IWWD activity, regarding the history of IWWD and the current developing crisis.




Pernyataan Komite Nasional Memperingati Hari Perempuan Internasional - 8 Maret 2026
08/03/2026

Pernyataan Komite Nasional Memperingati Hari Perempuan Internasional - 8 Maret 2026

Address

Jakarta
Cimahi
12510

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SERUNI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to SERUNI:

Share